Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda.[rujukan?] Pada masa itu De javasche Bank, NVdidirikan di Batavia pada tanggal 24
Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische
Escompto Maatschappij, NV pada tahun1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan
penjualan ke luar negeri[1] serta terdapat beberapa bank yang memegang
peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain[rujukan?]:
1.
De Javasce NV.
2.
De Postspaarbank.
3.
Hulp en Spaar Bank.
4.
De Algemene Volkskrediet
Bank.
5.
Nederlandsche
Handelsmaatschappij (NHM).
6.
Nationale Handelsbank
(NHB).
7.
De Escompto Bank NV.
8.
Nederlansch Indische
Handelsbank
Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan
orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang,
dan Eropa.
Bank-bank tersebut antara lain:[rujukan?]
1.
NV. Nederlandsch
Indische Spaar En Deposito Bank
2.
Bank Nasional Indonesia.
3.
Bank Abuan Saudagar.
4.
NV Bank Boemi.
5.
The Chartered Bank of
India, Australia and China
6.
Hongkong & Shanghai
Banking Corporation
7.
The Yokohama Species Bank.
8.
The Matsui Bank.
9.
The Bank of China.
10.
Batavia Bank.
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan
berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah
Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:[rujukan?]
1.
NV. Nederlandsch
Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April
1941 dengan kantor pusat di Bandung
2.
Bank Negara Indonesia,
yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
3.
Bank Rakyat Indonesia
yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene
Volkskrediet Bank atau Syomin Ginko.
10.
Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian
merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok
pedesaan.[rujukan?] Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS).[rujukan?]
Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik
dan fungsinya.[rujukan?]
Daftar isi
Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6
Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik
moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak
menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan
perhitungan sentral.[rujukan?]
Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk
mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan Semesta Berencana 
, selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk
mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini
berasal dari ideJusuf Muda Dalam,[2][3] yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula
Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya
adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri.[3] Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank
Berdjoang ini menjadikan;[4]
Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II;
Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III;
Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan
Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.[rujukan?]
, selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk
mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini
berasal dari ideJusuf Muda Dalam,[2][3] yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula
Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya
adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri.[3] Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank
Berdjoang ini menjadikan;[4]Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II;
Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III;
Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan
Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.[rujukan?]
Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke
dalam Bank Berdjoang yakni Bank Dagang Negara (BDN) danBapindo.[rujukan?] Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena
Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta
Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas
penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya.[5][6] Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan
membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor
maupun impor karena nama bank yang sama.[rujukan?] Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang
karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan
Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan
Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.[7]Dengan
demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk
menghalangi terintegrasi ke dalam BNI.[8]
Pada tahun 1965 pemerintah hendak mengabungkan seluruh bank swasta atau bank asing
dalam Bank Pembangunan Swastasebagai satu-satunya bank penghimpun dan
penyalur dari semua dana-dana progresif di sektor swasta dan alat-alat yang
dapat dipergunakan Pembangunan Semesta Berencana dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh
Presiden Republik Indonesia.[9]
dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh
Presiden Republik Indonesia.[9]
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya,
yaitu Belanda.[rujukan?] Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh
negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swastanasional.[rujukan?] Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale
Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG
kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya pada1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara
(BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani
dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII).[7].
Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik
pemerintah, yaitu:[rujukan?]
·
Bank Sentral
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan pada tahun 1951.
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan pada tahun 1951.
·
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor
Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:
Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:
1.
Yang membidangi rural
menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
2.
Yang membidangi Exim
dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
·
Bank Negara Indonesia (BNI '46)
Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.
Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.
·
Bank Dagang Negara(BDN)
BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
·
Bank Bumi Daya (BBD)
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handelsbank, kemudian menjadi Nationale Handelsbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handelsbank, kemudian menjadi Nationale Handelsbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
·
Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
·
Bank
Tabungan Negara (BTN)
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
·
Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.
Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.[rujukan?] Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan.[rujukan?] Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang
efesien bagi nasabah.[rujukan?] Untuk ini, bank menyediakan uang
tunai, tabungan, dan kartu kredit.[rujukan?] Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupanekonomi.[rujukan?] Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka
barang hanya dapat diperdagangkan dengan carabarter yang memakan waktu.[rujukan?]
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan
dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang
lebih produktif.[rujukan?]Bila peran ini berjalan dengan
baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang
hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan
bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.[rujukan?]
Berikut adalah sepuluh bank besar di Indonesia pada akhir tahun
2010 berdasarkan aset dan market share yang dirilis oleh Bank
Indonesia.[10]
|
No.
|
Nama
|
Aset (dlm triliun)
|
Market share
|
|
1
|
Rp 410,619
|
13,650
|
|
|
2
|
Rp 395,396
|
13,140
|
|
|
3
|
Rp 323,345
|
10,750
|
|
|
4
|
Rp 241,169
|
8,020
|
|
|
5
|
Rp 142,932
|
4,750
|
|
|
6
|
Rp 113,861
|
3,780
|
|
|
7
|
Rp 106,508
|
3,540
|
|
|
8
|
Rp 74,040
|
2,460
|
|
|
9
|
Rp 72,030
|
2,390
|
|
|
10
|
Rp 68,334
|
2,270
|
1.
^ Penders, C.L.M.,
(1977). Indonesia Selected Documents on Colonialism and Nationalism, 1930-1942,
University of Queensland Press, Queensland
2.
^ Jusuf Muda Dalam,
lahir di Aceh, pernah menjadi anggota di parlemen Belanda, setelah pulang ke
Indonesia masuk menjadi anggota PNI. Jusuf Muda Dalam pernah menjadi anggota
direksi Bank Negara Indonesia sejak 1957, kemudian pada tahun 1960-1963 menjadi
Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (Lihat: Bank Negara Indonesia 50
tahun)
4.
^ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965
tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara
5.
^ Feith, Herbert
(2007). In Lance Castles. Indonesian Political Thinking 1945-1965.
Equinox Publishing. hlm. 505. ISBN 9793780525,
9789793780528 Check |isbn= value (help).
6.
^ Arndt, Heinz
Wolfgang (1984). The Indonesian economy: collected papers. Chopmen.
hlm. 279. ISBN 9971681129,
9789971681128Check |isbn= value (help).
7.
^ a b Prawiroardjo,
Priasmoro (1987). "Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan
Esei Untuk Menghormati 70 tahun Sumitro Djojo hadikusumo". In Hendra
Asmara. Perbankan Indonesia 40 tahun. Penerbit Gramedia, Jakarta.
hlm. 193–196.
8.
^ Gagasan
untuk nasakomisasi perbankan yang terjadi pada masa
perpolitikan dunia perbankan meningkat tajam dimulai dengan Bapindo. Direktur
Utama ditunjuk Bermawi Alwi berasal dari NU sedangkan
Direktur Hoetomo Soepardan berasal dari PKI,
Moerdiono dan dua orang lagi dari PNI sedangkan
Hoetomo Soepardan sebelumnya adalah anggota DPR
9.
^ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965
tentang penunjukan Bank Pembangunan Swasta sebagai Bank Tunggal swasta untuk
pembangunan
Sumber : wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar